Mayoritas Koruptor Kelas Kakap Indonesia dari Etnis Tionghoa, Masa Gubernur Ibu Kota juga Mau Etnis Tionghoa?

Sejarah mencatat, prilaku buruk dari etnis china, sejak jaman kemerdekaan, etnis tionghoa tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka ingin bergabung dengan penjajah karena merasa nyaman, berbeda dengan ormas-ormas dari pemuda Indonesia, yang langsung menyatakan dukungan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di kalangan etnis tionghoa, terbelah ada yang pro kemerdekaan, ada juga yang pro penjajah. Tetapi rakyat melihat etnis tionghoa sebagai antek penjajah.

Setelah kemerdekaan etnis tionghoa paling mendapat sorotan terhadap korupsi kelas kakap. Karena mayoritas koruptor besar dari etnis tionghoa.

Beberapa contoh uang rakyat Indonesia yang diambil oleh etnis tionghoa:

• Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan korupsi sebesar Rp 1.5 Trilyun 1996
• Di penghujung tumbangnya orde baru, sejumlah pengusaha dan bankir Cina panen BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak di antara mereka yang kemudian melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan aset rongsokan sebagai jaminan dana talangan. Menurut catatan Kompas 2 Januari 2003, jumlah utang dan dana BLBI yang diterima Sudono Salim alias Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 triliun, Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 trilyun, Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 trilyun, Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun. 
• Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia.
• Eko Adi Putranto, anak Hendra Rahardja ini terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in abenstia 20 tahun penjara.
• Sherny Konjongiang, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS bersama Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, in absentia
• David Nusa Wijaya, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Namun, ia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika.
• Samadikun Hartono, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura. Kemudian tahun 2016 berhasil di tangkap di Shanghai, kemudian tahun 2018 membayar biaya kerugian negara Rp 87 milyar. Padahal BLBI yang diterimanya sebesar Rp 2.5 Trilyun. Total jendral, duit rakyat yang dikemplang tujuh konglomerat hitam Aseng (meminjam istilah Kwik Kian Gie) dalam kasus ini sekitar Rp 225 trilyun.
• Pasca Orde Baru, muncul lagi pengusaha Cina yg membawa kabur uang dalam jumlah yg luar biasa besarnya. Misalnya Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang kabur ke Australia setelah menggondol duit dari Bank Indonesia lebih dari Rp 1 trilyun. Hendra Rahardja tepatnya merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis in absentia seumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur.
• Kemudian ada Sanyoto Tanuwidjaja pemilik PT Great River, produsen bermerek papan atas. Sanyoto meninggalkan Indonesia setelah menerima penambahan kredit dari bank pemerintah.
• Lalu Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, yang terlibat dalam skandal cessie Bank Bali, meraup tidak kurang dari Rp 450 miliar. Ketika hendak ditahan Djoko kabur ke luar negeri dan kini dikabarkan menjadi warga negara Papua Nugini.
• Maria Pauline, kasus pembobolan BNI. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Proses hukumnya masih dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda.
• Anggoro Widjojo, kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO.
• Lesmana Basuki, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Lesmana divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO.
• Tony Suherman, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO.
• Dewi Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
• Alnton Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
• Sukanto Tanoto, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. Ia diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Ia lari ke Singapura. Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas. (Nama Sukanto Tanoto dicabut dalam daftar ini)
• Pada 2010, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, menerbitkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri (tax havens). Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 trilyun (Rp 198.113 trilyun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan.
• Dan yang paling terparah, korupsi yang dilakukan Honggo Wendratno, sebesar 35 Trilyun, sejak tahun 2015 hingga sekaarang menghilang, seperti koruptor-koruptor sebelumnya.

Masalah yang paling besar yang menyengsarakan rakyat yaitu uang rakyat yang diambil oleh segelintir orang, dan merusak tatanan hukum kehidupan bernegara, yang akan dibebankan kerugiannya kepada rakyat

Saat ini wacana pembangunan ibu kota baru di penajam Kalimantan Timur sedang terus dibicarakan. Presiden Joko Widodo mungkin merasa hutang budi kepada Ahok, wakil gubernur DKI Jakarta 2014, sehingga ingin memberikan jabatan gubernur di ibu kota baru. Kekalahan Ahok di pilgub 2017 membuat Ahok tetap mengincar Gubernur Ibukota Indonesia, sebagai jalan pijak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Biaya pembangunan ibukota baru sebesar Rp 466 Trilyun. Biaya tersebut, menurut Presiden Joko Widodo, tidak akan menghutang, tapi dari menjual asset negara dan iuran dari rakyat yang akan terus ditingkatkan. Iuran BPJS yang pada tanggal 1 Januari 2020 ditingkatkan 100%, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pada bulan Maret 2020. Pemerintah akan tetap mencari cara untuk pendanaan ibu kota baru, dan akan menetapkan Ahok menjadi gubernur.

Harga minyak dunia terjun bebas, karena virus corona, sepertinya pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM. Posisi saat ini $ 35 per barrel, turun hampir 50% dari awal Februari 2020.

Presiden Joko Widodo memang sangat berkuasa, apalai dengan adanya Omnibus Law, yang bisa merubah undang-undang, presiden bisa seenaknya dalam memerintah dan membuat peraturan baru tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

Presiden Joko Widodo ,”Ibu kota baru harus jadi! Dan Ahok harus jadi gubernurnya!” mungkin begitu perintahnya kepada semua menterinya. Wallahu A’lam.