PAN Marah Karena Tuduhan: Zulkifli Hasan Dituding Picu Banjir Bandang di Padang

Belakangan ini, di media sosial dan platform daring, muncul tudingan yang mengaitkan bencana banjir bandang di Padang serta bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera dengan kebijakan lingkungan yang dibuat Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan. Tuduhan tersebut beredar luas seiring dengan banjir yang melanda wilayah di Sumatera Barat. 

Kritikus menyebut bahwa kebijakan-kebijakan lama terkait izin pemanfaatan hutan dan pengaturan rehabilitasi alam memicu kerentanan lingkungan, yang pada akhirnya diyakini sebagian pihak berkontribusi pada banjir dan longsor. Tuduhan ini kemudian diarahkan kepada sosok Zulkifli Hasan sebagai mantan menteri terkait. 

Reaksi Tegas dari PAN: “Tuduhan Itu Tidak Berdasar, Bahkan Fitnah”

Menanggapi tudingan itu, PAN partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan bereaksi keras. Juru bicara PAN menyebut bahwa menyalahkan Zulhas atas bencana alam saat ini adalah hal yang “tidak relevan dan tidak masuk akal.” 

Secara spesifik, menurut pernyataan dari anggota PAN, bencana banjir di Padang dan Sumatera Barat sekarang tidak bisa dikaitkan langsung dengan kebijakan masa lalu. 

Menurut PAN: menyebarkan narasi bahwa bencana merupakan “buah kebijakan zulhas dulu” adalah hoaks dan mengarah ke fitnah tanpa dasar ilmiah dan fakta yang jelas. 

Aksi Zulkifli Hasan di Lapangan: Bantuan, Bukan Pencitraan  Kata PAN

Selain menolak tudingan, PAN juga menegaskan bahwa aksi Zulkifli Hasan turun langsung ke lokasi terdampak banjir misalnya membawa bantuan beras bukanlah bentuk pencitraan. 

Menurut PAN, langkah itu adalah wujud empati dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Mereka mengingatkan bahwa menolong korban bencana tidak seharusnya dipolitisasi. 

Wakil ketua PAN misalnya menyebut bahwa kritik terhadap sikap dan perilaku publik seperti itu memang risiko pejabat publik namun tidak lantas menjadikannya dasar tuduhan bahwa bencana adalah akibat kebijakan masa lalu. 

Mengapa PAN Anggap Tuduhan Itu Berbahaya

Beberapa alasan mengapa PAN bereaksi keras terhadap tudingan semacam ini:

Menimbulkan disinformasi Tuduhan yang sederhana seperti “Zulhas penyebab banjir” bisa menyebar cepat meskipun tanpa bukti, membentuk opini publik negatif tanpa dasar ilmiah.

Mengaburkan fakta penyebab bencana Banjir dan longsor biasanya akibat kombinasi faktor: cuaca ekstrem, deforestasi massif, tata kelola lahan, drainase buruk, dan lain-lain. Membebani satu orang/aktor mengabaikan kompleksitas penyebab.

Mengancam pejabat publik untuk menghindar dari aksi nyata Jika setiap upaya bantuan di lapangan bisa diartikan sebagai pencitraan atau sebagai bentuk tanggung jawab atas bencana, pejabat bisa enggan turun tangan.

Dengan demikian, PAN berharap agar publik lebih berhati-hati: fokus pada fakta, data, dan solusi nyata bukan spekulasi atau fitnah. 

Banjir Bandang, Bukan Sekadar Isu Politik

Zulkifli Hasan memang telah turun langsung ke lokasi bencana di Padang pada 30 November 2025, menjenguk korban dan mengatur penyaluran bantuan logistik termasuk beras. 

Namun, menurut PAN, upaya kemanusiaan ini tidak bisa langsung disamakan dengan tanggung jawab atas penyebab bencana. Kritik harus dilakukan secara konstruktif, berbasis data dan fakta lingkungan bukan klaim emosional tanpa bukti.

Dalam situasi bencana, PAN berharap agar seluruh pihak menahan diri dari tudingan yang bisa memecah belah solidaritas, dan sebaliknya fokus pada upaya bersama: penyelamatan, rehabilitasi, dan mitigasi risiko masa depan. 

Tudingan bahwa Zulkifli Hasan “menyebabkan” banjir bandang di Padang lewat kebijakan masa lalu memicu kemarahan dari PAN. Partai ini menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah, dan membahayakan suasana kolektif saat penanganan bencana.

PAN juga menekankan bahwa aksi turun tangan membantu korban bukan untuk pencitraan, melainkan wujud empati dan tanggung jawab. Dalam situasi krisis seperti sekarang, menurut PAN, yang dibutuhkan bukan tuduhan dan spekulasi melainkan kerja nyata, solidaritas, dan fokus pada pemulihan korban serta mitigasi risiko bencana ke depan.