PDI Perjuangan Ingin Rizieq Shihab di Hukum Mati dan Bebaskan Juliari Batubara

Mungkin judul diatas keinginan sebagian besar dari PDI Perjuangan, yang ingin menghilangkan Rizieq Shihab, karena sering protes ke pemerintah, sering mengganggu kegiatan membekingi kegiatan yang menurut PDI Perjuangan dibolehkan. Setiap ceramahnya Rizieq Shihab selalu saja menyinggung pemerintahan.

Dan mungkin saja, PDI Perjuangan ingin Juliari Batubara dibebaskan dan menjadi menteri sosial kembali. Karena aliran uangnya sangat membantu seluruh anggota PDI Perjuangan.

Dari korupsi tas bantuan presiden Rp 15.000,- saja, pasti sudah untung besar, ditambah lagi pemotongan Rp 10.000,-. Korupsinya diperkitakan lebih dari Rp 3 Trilyun. Kenapa harus biaya tas bantuan dari Presiden Joko Widodo dibebankan ke rakyat penerima?

PDI Perjuangan juga sedang kasak kusuk menggolkan RUU HIP, sekarang sudah masuk ke prolegnas 2021, dan kemungkinan akan disahkan, seperti RUU KPK, yang ceritanya KPK mau diperkuat tapi dengan adanya Dewan Pengawas, KPK tidak punya gigi, hanya bisa sebagai penyidik, seperti juga RUU Omnibus Law/Cipta Kerja, yang ceritanya untuk menambah lapangan kerja, tapi di RUU tersebut UU tentang tenaga outsource diperluas dan diperpanjang. RUU HIP juga, demi menggolkan Ketuhanan yang Berkebudayaan, kita lihat saja, pasti disetujui.

Pembunuhan 6 anggota FPI tgl 7 Desember 2020 juga hanya karena dendam pemerintah, yang ingin Rizieq Shihab ditangkap. Faktor kekalahan Ahok di pilgub 2017 jadi penyebab utama. Jika Rizieq Shihab tertangkap dan dipenjarakan, selanjutnya yang jadi target adalah Anies Baswedan. PDI Perjuangan akan mencari kesalahan, sebelum 2024, Anies Baswedan harus masuk penjara. Anies Baswedan calon kuat untuk menjadi presiden 2024, PDI Perjuangan inginnya Gibran RakaBumi, walikota Solo, anak Presiden Joko Widodo saat ini. Pengalaman kerja dan kemampuan komunikasinya jauh melebihi siapapun, bahkan Soekarno, tidak ada apa-apanya dalam hal memotivasi orang. Habibie? Kepintaran Gibran jauh melebih Habibie, segala macam bahasa bisa, dan pidato pun tanpa text. Dengan Joko Widodo pun, masih jauh lebih hebat Gibran, pilkada Solo, semua partai ikut ke dia, kecuali PKS, hebat tidak?

Pemerintah berhak mengatur rakyat, dengan pembunuhan kalau perlu, tidak perlu ada bukti, semua bisa diatur. Kalau masih ada rakyat yang protes, pemerintah akan menangkap dan mempenjarakannya. Urusan selesai.

Semua tulisan diatas, sepertinya penulis sedang mimpi, tidur di siang hari, apakah akan terjadi?

Wallahu alam.