Kemendikdasmen Abdul Mu'ti Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Chromebook Era Nadiem

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di era mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan sikap tegas untuk menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.

Menurut Mu’ti, kasus tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan di bawah kepemimpinannya saat ini. “Peristiwa itu terjadi pada masa Mas Nadiem sebagai menteri, dan sudah tidak ada hubungannya dengan apa yang kami selenggarakan sekarang ini,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Jumat, 30 Mei 2025.

Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, objektif, dan tidak tebang pilih. Ia berharap Kejaksaan Agung mampu menuntaskan penyidikan secara profesional agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Kasus ini bermula dari dugaan pemaksaan spesifikasi laptop Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan senilai Rp3,58 triliun, yang juga dikaitkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,3 triliun. Chromebook dinilai kurang efektif karena tergantung koneksi internet, sementara masih banyak wilayah di Indonesia dengan infrastruktur jaringan yang terbatas.

Lebih lanjut, Kejagung mencium indikasi pemufakatan jahat dalam pengambilan keputusan teknis proyek, termasuk upaya mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian yang mengunggulkan penggunaan Chromebook. Padahal, hasil uji coba di tahun 2019 terhadap 1.000 unit Chromebook menunjukkan banyak kendala teknis dalam proses pembelajaran.

Dalam proses penyidikan, Kejagung telah memeriksa 28 orang, termasuk dua mantan staf khusus Nadiem Makarim, berinisial FH dan JT.

Abdul Mu’ti berharap penyidikan ini bisa memberi kejelasan dan menjadi pembelajaran bagi tata kelola program digitalisasi pendidikan ke depan, agar lebih berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.