Janji Tak Cukup di Atas Kertas: Anies Baswedan Minta Pemerintah Tuntaskan Komitmen Kampanye

1. Tentang janji “3 juta rumah”

Anies secara eksplisit mengajak publik untuk menagih janji pembangunan 3 juta rumah yang disampaikan pasangan Prabowo–Gibran. Misalnya:

“Tidak usah di kritiki, tagih aja. Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Mana rumahnya di mana lokasinya? Kapan dibangun?” 

Ia mempertanyakan waktu, lokasi, dan mekanisme agar janji tersebut dapat dirasakan masyarakat. 
Anies juga menyoroti bahwa perasaan masyarakat di lapangan masih belum terwakili oleh angka-besar janji ini, sehingga wajar bila muncul tuntutan agar janji tersebut dijelaskan dan diwujudkan.

2. Tentang janji “19 juta lapangan kerja”

Dalam hal penciptaan lapangan kerja, Anies menyampaikan kritik bahwa meskipun angka pengangguran diklaim menurun, realitas di lapangan menunjukkan banyak pemuda yang masih sulit mencari pekerjaan:

“Di tahun 2023 ada 64 ribu kasus PHK, naik jadi 77 ribu di 2024, dan baru setengah tahun ini di 2025 sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan.” 

Ia menyinggung bahwa janji membuka 19 juta lapangan kerja belum tercermin dalam pengalaman banyak generasi muda yang merasa “masa depan buntu” karena sulit mendapat kerja layak. 

Dengan demikian, Anies menegaskan bahwa hak rakyat untuk mendapat pekerjaan layak adalah bagian dari komitmen pemerintahan yang harus diwujudkan, bukan hanya dijanjikan.

3. Tentang program “Makan Bergizi Gratis (MBG)”

Walau tidak ditemukan kutipan panjang yang spesifik menyebut angka atau rincian program ini oleh Anies, beberapa analisis menunjukkan bahwa Anies menyoroti efektivitas dan manfaat nyata program-program sosial seperti MBG:

Ia membandingkan pengalaman generasi muda dan pekerja yang masih mengalami kesulitan meskipun ada program besar dijanjikan. Contoh: walau pengangguran diklaim turun, banyak yang masih merasa sulit masuk dunia kerja. 

Mengenai program MBG, meskipun Anies sebagai gubernur sebelumnya punya program serupa (PMTAS), pengamat dan warganet membandingkan dan mempertanyakan apakah program sekarang benar-benar menjangkau manfaat yang luas. 

Sehingga walau tidak banyak kutipan langsung, secara keseluruhan Anies menunjukkan bahwa program sosial besar seperti ini harus terasa manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

4. Kenapa Anies menekankan bahwa “masyarakat berhak menagih”?

Karena janji-kampanye besar tersebut sejatinya adalah kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat: rakyat memilih berdasarkan janji dan visi, maka pemimpin bertanggung jawab mewujudkan hasilnya.

Anies menekankan bahwa jika janji sudah diumumkan, maka wajar jika masyarakat menanyakan: “Kapan terwujud?”, “Siapa yang sudah mendapat manfaat?”, “Apa yang bisa dilihat nyata-nyata?”. Contoh: pertanyaan mengenai lokasi rumah, timeline lapangan kerja.

Ia memperingatkan adanya jurang antara angka resmi (mis. pengangguran diklaim menurun) dengan persepsi publik di lapangan yang masih merasa sulit. Ini menandakan bahwa hanya angka tidak cukup pengalaman masyarakat harus berubah juga.

Dalam demokrasi, kontrol publik dan pertanyaan “kenapa belum?” bukan kritik subjektif semata tapi bagian dari pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5. Catatan penting

Anies tidak sepenuhnya menolak program atau klaim ada pengakuan bahwa beberapa angka mungkin sudah menunjukkan tren positif. Namun, kritiknya lebih ke kualitas, jangkauan, dan kecepatan realisasi dibandingkan hanya mengandalkan target besar.

Pemerintah menanggapi sebagian kritik ini dengan menyatakan bahwa jangka waktu janji (misalnya 5 tahun) lebih panjang, sehingga hasilnya belum harus 100 % dirasakan dalam satu tahun. Sebagai contoh, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa janji 3 juta rumah tersebut untuk satu periode lima tahun, bukan per tahun.