rajatv

Jadi Tersangka Korupsi Sejak Februari 2019, Bupati Kotim Dari PDIP Belum Dipenjarakan !

4 Sep 2020  |  253xDitulis oleh : Freelancer
Jadi Tersangka Korupsi Sejak Februari 2019, Bupati Kotim Dari PDIP Belum Dipenjarakan !

Penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik, karena sudah membiarkan seorang koruptor yang sudah di tetapkan sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 sampai sekarang masih bebas berkeliaran.

Tersangka tersebut adalah Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) dari kalangan partai PDIP, Supian Hadi. Dia dijadikan tersangka karena tersangkut kasus dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun.

Penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi tiga perusahaan yaitu PT FMA, PT BI dan PT AIM, ketiga perusahan tersebut di permudah perizinannya untuk memperluas produksinya.

Kerugian keuangan negara dalam kasus Sopian Hadi ini tentu lebih besar dibandingkan dengan kasus sebelumnya yang menjerat Sjamsul Nursalim, terkait kasus korupsi penerbitan SKL BLBI sebesar Rp 4,58 triliun.

Atas perbuatannya Supian Hadi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus besar seperti ini seharusnya bisa cepat diselesaikan dan segera memberikan keputusan hukuman penjara untuk Supian Hadi. Mengapa pada pemerintahan Jokowi penegak hukum bahkan KPK seakan bergerak lamban jika yang terjerat kasus ada hubungannya dengan partai PDIP.

Seakan terlalu berbelit-belit semua kasus-kasus korupsi di Indonesia sangat lama sekali prosesnya, terutama jika berhubungan dengan partai PDIP selalu saja penuh drama. Berbeda jika yang sedang terkena kasus adalah orang diluar partai tersebut yang sangat cepat sekali proses hukumnya.

Semua kejadian ini tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi yang saat kampanye begitu bersemangat akan memberantas korupsi dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lemahnya perhatian pemerintah terhadap kasus-kasus mega korupsi seperti ini membuat publik atau rakyat tidak lagi percaya dengan lembaga hukum.

Sebaiknya pemerintah dan penegak hukum di Indonesia ini tidak lagi tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan partai PDIP. Jika ingin kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia tetap terjaga. Karena kasus besar seperti ini sudah sangat merugikan negara dan pasti dampaknya akan berimbas juga kepada rakyat nantinya.

 

 

Berita Terkait
Baca Juga:
Bertambah 2, Total 8 Perawat RI Gugur di Garis Depan Pandemi Corona

Bertambah 2, Total 8 Perawat RI Gugur di Garis Depan Pandemi Corona

Nasional      

9 Apr 2020 | 100


lintasdetik.com - Sedih, bertambah lagi dua orang perawat yang meninggal karena pandemi Corona setelah keduanya berjuang di garda tedepan dalam upaya untuk menyembuhkan pasien yang ...

pastor gereja

Dosa dan Bisnis Kotor Petinggi Gereja

Tips      

17 Jan 2021 | 27


Dosa dan Bisnis Kotor Petinggi Gereja Kerawanan gereja menjadi tempat pencucian uang mengkhawatirkan lantaran di beberapa gereja raksasa, pendeta bisa terlibat melakukan bisnis; sebuah ...

Diperpanjang Kembali, PNS Bekerja dari Rumah sampai 13 Mei 2020

Diperpanjang Kembali, PNS Bekerja dari Rumah sampai 13 Mei 2020

Nasional      

20 Apr 2020 | 206


lintasdetik.com - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan untuk pelaksanaan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dituangkan ...

Menkumham Diminta Sediakan "Bilik Cinta" bagi Narapidana di Lapas

Menkumham Diminta Sediakan "Bilik Cinta" bagi Narapidana di Lapas

Nasional      

24 Feb 2020 | 196


lintasdetik.com - Meskipun sebagai tahanan, napi dianggap memiliki hak untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Demikian, alasan anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, yang meminta kepada ...

Sekjen MUI: Hukumnya Haram Mudik dari Sumber Pandemi wabah

Sekjen MUI: Hukumnya Haram Mudik dari Sumber Pandemi wabah

Nasional      

3 Apr 2020 | 212


 lintasdetik.com - Anwar Abbas, Sekretaris Jendral (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersuara sekaitan dengan fenomena mudik ke kampung halaman ketika terjadi pandemi virus ...

Sentra Rak Distributor Rak Supermarket Berkualitas

Sentra Rak Distributor Rak Supermarket Berkualitas

Ulasan      

1 Okt 2019 | 161


Sentra Rak Distributor Rak Supermarket Berkualitas - Untuk jenis usaha retail seperti swalayan, minimarket atau supermarket, kebutuhan akan rak toko adalah hal yang utama. Rak toko ...